Pasar Industri Bebas Ancam Perekonomian Indonesia
Globalisasi merupakan salah satu isu kontemporer yang paling menarik untuk dijadikan kajian dalam sebuah diskusi karena ketika berbicara tentang globalisasi artinya juga berbicara tentang keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia mulai dari aspek politik, social, budaya, hokum, pendidikan hingga aspek yang paling vital bagi kehidupan manusia: aspek ekonomi. Globalisasi juga mampu menghilangkan batas-batas yang dimiliki oleh sebuah Negara mulai dari batas territorial, suku, bangsa, agama hingga budaya sehingga hubungan antarnegara baik bersifat kooperatif maupun kompetitif mampu berjalan dengan baik.
Di bidang ekonomi, globalisasi mampu menciptakan tren yang mulai menjangkiti negara-negara di dunia terutama negara-negara kapitalis yakni perdagangan bebas atau free trade karena terdorong keinginan negara-negara melakukan perdagangan internasional dengan lebih mudah. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada harmonized commodity description dimana penjualan produk antarnegara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdangangan lainnya. Dengan kata lain, tidak adanya hambatan yang ditetapkan pemerintah dalam perdagangan antar-individu atau perusahaan di negara yang berbeda. Saat ini, perdagangan bebas menimbulkan persaingan ketat diantara negara-negara di dunia sehingga mempersulit posisi negara-negara dengan kondisi ekonomi menengah kebawah.
Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil menengah yang meliputi sector pertanian, peternakan, kerajinan, dsb. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Definisi lain dari Ekonomi kerakyatan menurut Konverensi ILO169 pada tahun 1989 yakni ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan hidupnya. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternative dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan pada tanggal 28 Februari 2009 bersama sejumlah Menteri Perdagangan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu, perjanjian ASEAN-China sudah dimulai sejak bulan Januari 2010. Artinya, Indonesia dengan sisstem ekonomi kerakyatannya sudah mulai membuka diri dengan perdagangan bebas. Sikap keterbukaan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Menurut Menteri Koodinator Bagian Perekonomian, Hatta Rajasa, sebenarnya Indonesia menolak pasar bebas karena pasar bebas merupakan sebuah mekanisme pasar yang tidak mampu mengontrol sebuah keserakahan yang akhirnya berujung pada ketidakadilan. Pasar bebas tak mampu memperbaiki distorsi pada dirinya kecuali kehadiran visible hand, yaitu negara.
Hal ini dibuktikan dengan analisis perjanjian ASEAN-Australia-Selandia Baru yang merugikan Indonesia, sebab sebelum adanya perjanjian ini, neraca perdagangan non migas selalu negatif. Artinya, tanpa perdagangan bebas pun, Indonesia banyak mengimpor barang dan dapat dipastikan ketergantungan impor Indonesia akan semakin tinggi. Selain itu, ditinjau dari perjanjian ASEAN-China membuat China lebih dominan dari Negara-negara Asean dalam persaingan perdagangan bebas yang berdampak pada tidak seimbangnya neraca perdagangan antara China dengan Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. China agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan kebijakan bersaing dan menetapkan tariff pajak hingga nol persen. Akibatnya, biaya produk ekspor China jauh lebih murah dan mampu membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia seakan dipaksa menampilkan produk-produk yang memiliki keunggulan komperatif tertentu jika ingin mempertahankan eksistensinya sebagai pelaku perdagangan bebas
Mengacu dokumen ACFTA, tujuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff atau bea masuk. Juga untuk mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi saling menguntungkan serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di antara kedua belah pihak.
Industrialisasi di negara berkembang pada umumnya dilakukan sebagai upaya mengganti barang impor, dengan mencoba membuat sendiri komoditi-komoditi yang semula selalu diimpor. Mengalihkan permintaan impor dengan melakukan pemberdayaan produksi dari dalam negeri. Strategi yang pertama dilakukan adalah pemberlakuan hambatan tarif terhadap impor produk-produk tertentu. Selanjutnya disusul dengan membangun industri domestik untuk memproduksi barang-barang yang biasa di impor tersebut. Ini biasanya dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang terdorong untuk membangun industri di kawasan tertentu dan unit-unit usahanya di negara yang bersangkutan, dengan dilindungi oleh dinding proteksi berupa tarif.
Selain itu, mereka juga diberi insentif-insentif seperti keringanan pajak, serta berbagai fasilitas dan rangsangan investasi lainnya. Untuk industri kecil yang baru tumbuh terutama di negara yang sedang berkembang. Industri yang baru dibangun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk berkompetisi secara frontal dengan industri mapan dari negara-negara yang sudah maju. Industri negara maju sudah berada di jalur bisnisnya dalam waktu yang sudah lama dan sudah mampu melakukan efisiensi dalam proses-proses produksinya. Mereka mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup tentang optimisasi proses produksi, situasi dan karateristik pasar, serta kondisi pasar tenaga kerja sehingga mereka mampu menjual produk yang berharga murah di pasar internasional tetapi masih tetap bisa menghasilkan keuntungan yang memadai.
Dibeberapa negara, para produsen domestik mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tanpa tarif, akan tetapi juga untuk ekspor ke pasar internasional. Hal ini bisa mereka lakukan karena mereka telah mampu menghasilkan produk tersebut dengan struktur biaya yang murah sehingga harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan mampu bersaing di pasar luar negeri, maka banyak pemerintahan negara-negara dunia ketiga yang tertarik dan menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor tersebut.
Perekonomian nasional memiliki berbagai permasalahan dalam kaitannya dengan sektor industri dan perdagangan:
(1) Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam. (2) Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan. (3) Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalgi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional (4) Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik
(5) Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
(6) Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cebderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.
Beberapa ahli menilai penyebab utama dari kegagalan Indonesia dalam berindustri adalah karena industri Indonesia sangat tergantung pada impor sumber-sumber teknologi dari negara lain, terutama negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini merupakan salah satu faktor tersembunyi yang menjadi penyebab kegagalan dari berbagai sistem industri dan sistem ekonomi di Indonesia.
Sistem industri Indonesia tidak memiliki kemampuan pertanggungjawaban dan penyesuaian yang mandiri. Karenanya sangat lemah dalam mengantisipasi perubahan dan tak mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghadapi terjadinya perubahan tersebut. Tuntutan perubahan pasar dan persaingan antar industri secara global tidak hanya mencakup perubahan di dalam corak, sifat, kualitas, dan harga dari komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga tuntutan lain yang muncul karena berkembangnya idealisme masyarakat dunia terhadap hak azasi manusia, pelestarian lingkungan, liberalisasi perdagangan, dan sebagainya. Gerak ekonomi Indonesia sangat tergantung pada arus modal asing yang masuk atau keluar Indonesia serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan dan hutang luar negeri.
Kebijakan yang telah secara berkelanjutan ditempuh tersebut, teramati tidak mampu membawa ekonomi Indonesia menjadi makin mandiri, bahkan menjadi tergantung pada:
a. ketergantungan kepada pendapatan ekspor,
b. ketergantungan pada pinjaman luar negeri,
c. ketergantungan kepada adanya investasi asing,
d. ketergantungan akan impor teknologi dari negara-negara industri.
TANGGAPAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan bebas antara indonesia-china semula menguntungkan bagi perekonomian rakyat indonesia, namun pada saat di tanda tanganinya perjanjian menjelang diberakukannya ACFTA indonesia harus mempersiapkan daya saing kerja dalam negri agar indonesia siap menjalani pasar bebas nantinya.
Namun fakta nya pasar persaingan bebas membuat indonesia menjadi rugi, petani-petani indonesia harus siap bersaing produk dengan negara-negara yang mengikuti pasar persaingan bebas tak terkecuali cina tetapi, sebelum ada nya pasar bebas ini indonesia mampu mengimpor barang dan dapat dipastikan ketergantungan impor Indonesia akan semakin tinggi. Dalam kondisi ini, bisa dipastikan jika pasar bebas dibuka, yang bertahan ialah negara yang sanggup memproduksi barang dengan cara paling efisien alias murah meriah, dengan kualitas setara bahkan lebih baik. Posisi inilah yang dimiliki China, yang bisa menekan ongkos produksi serendah mungkin karena berbagai biaya faktor produksi mereka yang lebih murah.
Indonesia mestinya mengadakan perdagangan bebas dengan negara-negara yang perekonomiannya telah memasuki tahap industri lanjut (pasca-industry), bukan dengan negara-negara berkembang. ne ara-negara berkembang tersebut tidak lagi mengandalkan sektor pertanian, melainkan sudah beralih kepada industri berteknologi tinggi seperti komputer dan perangkat lunak komputer.
China bisa merebut posisi unggulan ini lantaran penguasaan mereka atas teknologi produksi kimia dasar, sehingga bisa tiap saat memasok bahan baku industri manufakturnya dengan harga murah, tanpa tergantung impor. cina juga sangat serius mereformasi birokrasi guna emberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bahkan dengan menghukum mati para koruptornya. | 
0 Response to "Kliping Bahasa Indonesia Perdagangan Bebas dan Tanggapan"
Posting Komentar